Apa Kabar Pendidikan Indonesia?

05/17/2017

Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan negara yang tercatat dalam Pembukaan UUD 1945. Setelah 71 tahun Indonesia merdeka, sudah sejauh manakah tujuan negara ini tercapai? 

Mengikuti tanggal lahir Ki Hajar Dewantara, seorang penggagas pendidikan di Indonesia, tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Peringatan Hardiknas 2017 ini bertema "Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas". Melalui tema ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajak semua pihak untuk melakukan reformasi pendidikan nasional, dalam tataran konseptual maupun manajerial, dengan tujuan akhir tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan pentingnya karakter yang kuat dengan dibekali berbagai keterampilan hidup, vokasi, dan profesi bagi peserta didik untuk menghadapi tantangan masa kini.

Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan negara yang tercatat dalam Pembukaan UUD 1945. Setelah 71 tahun Indonesia merdeka, sudah sejauh manakah tujuan negara ini tercapai? Sebagai pemuda Indonesia, sudah taukah kamu dengan kondisi terakhir pendidikan bangsa kita?

Untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia secara luas, YCI menggunakan 4 indikator. Mulai dari angka partisipasi sekolah, kondisi fasilitas sekolah, kesejahteraan tenaga pendidik, serta sistem pendidikan. Yuk, kita simak status quo pendidikan di Indonesia!

Angka Partisipasi Sekolah per Jenjang Pendidikan di Indonesia

Secara persentase menyeluruh, angka partisipasi sekolah di Indonesia cukup tinggi. Menurut perhitungan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2016, 96,71% anak usia 7-12 tahun atau setara SD/MI di Indonesia yang berkesempatan untuk menempuh pendidikan SD. Sedangkan untuk usia 13-15 tahun atau setara SMP, hanya 77,89% yang terdaftar sebagai siswa SMP sederajat. APM ini lebih kecil lagi untuk jenjang SMA/MA yaitu 59,85%. Sementara hanya 17,91% penduduk usia 19-24 tahun yang berkesempatan menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Persentase di atas pun sudah menghitung peserta pendidikan non-formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). APM yang terus menurun dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi mengindikasikan banyaknya siswa yang tidak (dapat) melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Jumlah siswa berkurang drastis per jenjang pendidikan mengindikasikan banyak siswa yang tidak (dapat) melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya.

Angka 96,71% itu mewakili 25.885.053 orang siswa yang terdaftar di SD/MI/Paket A. Sebanyak 68.066 siswa dari jumlah tersebut harus putus sekolah dengan berbagai alasan, salah satunya yang terbesar adalah ketidakmampuan secara finansial. 68.066 mungkin hanya mewakili 0,26% dari jumlah keseluruhan dan bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 176.909 atau 0,68%. Namun mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, angka 0,26% itu memiliki makna yang besar. Walaupun hanya 0,26%, angka puluhan ribu itu tetap bukanlah jumlah yang mudah untuk diabaikan.

Di tahun 2016, 68.066 siswa SD harus putus sekolah dengan berbagai alasan, salah satunya ketidakmampuan finansial.

Sekolah Rusak di Indonesia

Dengan 211.855 jumlah sekolah di Indonesia, terdapat 1.661.232 ruang kelas. Sayangnya dari seluruh jumlah ruang kelas itu, sekitar 70,68% atau sebanyak 1.174.297 ruang kelas dalam kondisi rusak mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Kondisi ruang kelas yang rusak ini tidak hanya ditemukan di daerah, bahkan di D.K.I Jakarta saja terdapat 43.12% atau sebanyak 20.147 ruang kelas rusak dari total 46.717.

70,68% ruang kelas dari semua jenjang pendidikan di Indonesia dalam kondisi rusak.

Mengapa kondisi ruang kelas penting?

Tentu saja penting. Kondisi ruang kelas yang rusak ringan dan sedang dapat menciptakan suasana belajar-mengajar yang tidak kondusif. Misalnya, jika atap kelas bocor jelas saja siswa tidak kondusif belajar saat hujan. Rusak ringan hingga rusak sedang juga termasuk ruang kelas yang tidak memiliki perabotan seperti meja, kursi, dan papan tulis yang layak.

Lebih-lebih jika rusak berat, ruang kelas bahkan (biasanya) sudah tidak bisa difungsikan lagi. Kalau tidak ada ruang kelas, mau ke manakah para siswa belajar? Jangankan berharap alat peraga seperti globe dan poster-poster ditempel di dinding, mungkin dinding pun tidak ada? Dengan kondisi yang tidak kondusif itu, standar kompetensi (mungkin) bukan lagi target utama dari kegiatan belajar-mengajar. 

Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Kalau kebutuhan dasar para guru belum terpenuhi, bagaimana mungkin mengajar menjadi prioritas utamanya? Besarnya pendapatan berbanding sejajar dengan motivasi kerja. Dengan pendapatan yang terbatas, sejumlah tenaga pendidik (biasanya) terpaksa mencari sumber pendapatan lain di luar mengajar. Guru pun punya kebutuhan yang harus dibiayai, lebih-lebih bila sudah berkeluarga.

Memangnya berapa sih gaji guru?

Gaji guru bervariasi tergantung status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non-PNS. Jika PNS akan berpatokan pada peraturan gaji PNS. Nah, sebagai gambaran kita akan mengulas pendapat tenaga pendidik untuk guru dengan status PNS.

Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2015, gaji pokok PNS (termasuk guru) golongan terendah yaitu golongan I dengan rentang masa kerja 0-5 tahun sebesar IDR 1.486.500- IDR 1.819.200. Sedangkan golongan tertinggi untuk guru PNS yaitu golongan IVb dengan rentang masa kerja 0-32 tahun berkisar IDR 3.022.100 - IDR 4.963.400.

Nah, masalahnya PNS guru (pada umumnya) tidak langsung berada di golongan IV. Guru PNS lulusan S1 biasanya memulai karir dari golongan IIIa. Jadi, ketika seorang guru baru menjadi PNS gaji mereka biasanya IDR 2.456.700 per bulan.

Tapi kan ada tunjangan?

Guru, terutama PNS, mendapatkan berbagai macam tunjangan. Misalnya tunjangan fungsional, beban kerja, gaji 13, gaji 14, dan sertifikasi. Tapi, taukah besarannya? Tunjangan fungsional rata-rata sebesar IDR 300.000 per bulan yang diberikan bersamaan gaji bulanan. Tunjangan beban kerja diberikan setiap 6 bulan sekali dengan besaran berbeda tergantung kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah. Gaji 13 diberikan satu tahun sekali sebesar jumlah gaji bulanan (termasuk tunjangan) dengan potongan 5% untuk golongan di bawah IV dan 15% untuk golongan IV. Gaji 14 diberikan satu tahun sekali pada periode yang berbeda dengan gaji 13 sebesar gaji bulanan (tanpa tunjangan) dan tanpa potongan.

Nah, guru biasanya paling terbantu dengan tunjangan sertifikasi sebesar jumlah gaji bulanan dipotong 15% jika telah lulus Uji Kompetensi Guru. Sejalan dengan tujuan mengangkat kualitas guru, tunjangan sertifikasi diberikan. Sayangnya, persentase guru sertifikasi seluruh Indonesia pun masih di bawah 50 persen: 45,77% untuk SD, 48,44% untuk SMP, 41,09% untuk SMA, 45,07% untuk SMK, dan 28,49% untuk Sekolah Luar Biasa. Bahkan setelah tambahan tunjangan sertifikasi pun, seorang guru sertifikasi golongan tertinggi IVb dengan masa kerja 20 tahun hanya berpenghasilan total IDR7.623.480 terdiri dari IDR 4.120.800 (gaji pokok) ditambah IDR 3,502,680 (tunjangan sertifikasi dipotong 15%). Bandingkan dengan gaji fresh-graduatemu?

Guru PNS sertifikasi dengan masa kerja 20 tahun dari golongan tertinggi IVb hanya berpendapatan ± IDR 7.623.480 per bulan di luar tunjangan lainnya.

Itu untuk PNS, bagaimana dengan yang bukan PNS? Terdapat 37% guru non-PNS di jenjang pendidikan SD, 48,7% guru non-PNS di jenjang SMP, 45,1% guru non-PNS di jenjang SMA, dan 54,2% guru non-PNS di SLB. 

Tapi kan swasta gajinya besar? 

Sayangnya tidak semua sekolah swasta cukup mapan untuk menggaji tinggi para gurunya. Terbayang kan guru PNS yang harus ditempatkan di daerah terpencil tapi pendapatannya tidak sebanding dengan pengorbanannya? Apalagi guru non-PNS di sekolah swasta non-elit yang (banyaknya) bergerak atas dasar pelayanan keagamaan? Sampai kapan guru harus menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? 

Sistem Pendidikan Indonesia

Terhitung hingga saat ini Indonesia sudah pernah menerapkan 10 kurikulum untuk pendidikan formal. Sebut saja Kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan terakhir 2013. Menteri Pendidikan periode 2009 - 2014 Mohammad Nuh menyatakan sewajarnya kurikulum berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Namun masalahnya adalah bukan di pergantian kurikulumnya, tapi lebih ke seberapa sering dalam rentang waktu yang singkat kurikulum berganti serta efektivitas dari pergantian itu.

Kurikulum 2013 mulai diberlakukan secara bertahap pada bulan Juli 2013 mengikuti jadwal tahun ajaran baru 2013/2014. Sebanyak 6.221 sekolah memulai implementasi Kurikulum 2013 saat itu. Di tengah tahun ajaran 2014/2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Anies Baswedan menghentikan implementasi kurikulum 2013 sementara kurikulum 2013 melalui proses evaluasi dan revisi.

Di tengah tahun ajaran 2014/2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Anies Baswedan menghentikan implementasi kurikulum 2013 sementara kurikulum 2013 melalui proses evaluasi dan revisi.

Hasil dari keputusan tersebut 211.779 sekolah harus kembali menerapkan Kurikulum 2006, hanya 2661 sekolah yang diminta melanjutkan sebagai percontohan. Ujian Nasional juga tetap dilaksanakan untuk sekolah percontohan Kurikulum 2013. Padahal jika konsisten dengan penilaian dalam Kurikulum 2013, seharusnya tidak ada UN. Sebelumnya, penerapan kurikulum 2013 pun dari awal sudah dinilai mendadak dan tidak didukung dengan pemberian pelatihan yang cukup terhadap guru. Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiyarti, "Guru dihebohkan dengan kurikulum ini. Sedangkan guru dilakukan pelatihan secara mendadak itu pun hanya lima hari."

Guru dihebohkan dengan kurikulum ini. Sedangkan guru dilakukan pelatihan secara mendadak itu pun hanya lima hari.

Terkait pemberhentian kurikulum 2013 di tengah tahun ajaran, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo pernah mengusulkan agar menunggu tahun ajaran 2014/2015 selesai, walaupun pada praktiknya penghentian tetap dipaksakan di tengah tahun ajaran. Untuk mengukur efektivitas dari sebuah kurikulum tentu butuh penelitian yang mendalam. Namun, kejadian pembatalan kurikulum nampaknya bisa menjadi dasar menyatakan betapa penerapan kurikulum baru terburu-buru dan berkesan dipaksakan.

Kejadian pembatalan kurikulum nampaknya bisa menjadi dasar menyatakan betapa penerapan kurikulum baru terburu-buru dan berkesan dipaksakan.

Nah, sangat kompleks kan kondisi pendidikan di Indonesia?

Ditulis oleh: Hillary Tanida

Referensi:

Antara News. (2014, Desember 14). Kurikulum pendidikan: ganti menteri ganti kebijakan? Dipetik Mei 16, 2017, dari ANTARANEWS.com: https://www.antaranews.com/berita/469132/kurikulum-pendidikan-ganti-menteri-ganti-kebijakan

Badan Pusat Statistik. (2017, Maret 22). Indikator Pendidikan, 1994-2016. Dipetik Mei 14, 2017, dari Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1525

MetroTV News. (2014, Desember 13). Serikat Guru: Penghentian Sementara Kurikulum 2013 Tepat. Dipetik Mei 16, 2017, dari METROTVNEWS.com: https://news.metrotvnews.com/news/zNPEVoWb-serikat-guru-penghentian-sementara-kurikulum-2013-tepat

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Statistik Sekolah Dasar (SD) 2015/2016. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

The School Projects. (2017, Mei 4). The School Projects dan Campaign.com Meresmikan Kampanye #PendidikanLebihBaik. Dipetik Mei 14, 2017, dari Medium Corporation: https://medium.com/@theschoolprojects/the-school-projects-dan-campaign-com-meresmikan-kampanye-pendidikanlebihbaik-62f685dc93f8

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan. (2016, Maret 4). Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi. Dipetik Mei 14, 2017, dari Satu Data Indonesia: https://data.go.id/dataset/de8734c0-81ec-4afb-b18f-7f44cd34ef34/resource/4a78ab70-23f5-4987-bde6-29fb2a6e2788/download/jumlahruangkelasmenurutkondisi.csv

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan. (2016, Maret 4). Persentase Guru Sertifikasi. Dipetik Mei 14, 2017, dari Satu Data Indonesia: https://data.go.id/dataset/b8333eef-b91d-45ed-96a1-dd8ad4df3047/resource/48625149-2cbb-44c4-84c2-0162e555dc68/download/persentasegurusertifikasi.xlsx